Dikatakan oleh Kepala MTsN 3 Mataram H. Suparman bahwa maksud dan tujuan keikutsertaan guru-guru dalam sosialisasi pembelajaran tatap muka dan sosialisasi pelaksanaan AKSI/AKM oleh Ditjen KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia agar seluruh guru-guru mengetahui secara langsung bagaimana proses dan prosedur bila pembelajaran diadakan secara tatap muka pada semester genap mendatang sesuai peraturan SKB 4 Menteri.

 

Berdasarkan pemaparan Kasubdit KSKK Kementerian Agama RI Ahmad Hidayatullah bahwa sebelum dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka yang sangat penting diperhatikan adalah kesehatan dan kesehatan peserta didik. "Kesehatan dan keselamatan peserta didik adalah paling utama karena berdasarkan data penyebaran virus covid-19 dikalangan siswa terjadi sebanyak 11,03 %" katanya. 

 

Selain kesehatan dan keselamatan peserta didik paling utama tambah Kasubdit KSKK adalah kesehatan guru-guru karena dialah yang jadi terdepan dalam mengajar. "Selain keselamatan guru-guru juga penting akan keselamatan tenaga kependidikan yang akan melayani peserta didik maupun guru, maka secara umum keseluruhan semua warga satuan pendidikan wajib diperhatikan keselamatan dan kesehatannya", tandas Ahmad Hidayatullah.

 

Pada kesempatan yang sama Kasubdit menegaskan bahwa pembelajaran secara tatap muka bukan menjadi sebuah keharusan, dan bukan merupakan perintah. Pembelajaran tatap muka dibolehkan dengan catatan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh SKB 4 (empat) menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

 

Untuk diketahui berikut berapa point kebijakan pembelajaran tatap muka di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan SKB 4 Menteri ada sebagai berikut : 1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti: Toilet bersih dan layak; Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer; Disinfektan. 2. Mampu mengakses fasilitan layanan kesehatan; 3. Kesiapan menerapkan wajib masker; 4. Memiliki thermogun; 5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang Memiliki comorbid tidak terkontrol; Tidak memiliki akses transportasi yang aman; Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. 6. Mendapat persetujuan komite sekolah/perwakilan orangtua atau wali.

@ruslanwahid